Internasional
NEW YORK — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan darurat tingkat tinggi terkait memburuknya krisis di kawasan Timur Tengah. PBB menegaskan bahwa eskalasi konflik militer dan blokade jalur laut yang terus berlarut kini tidak lagi sekadar krisis keamanan regional, melainkan telah bermutasi menjadi ancaman 'bencana pangan' berskala global.
Dalam laporan bersama yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Program Pangan Dunia (WFP) pada akhir April 2026, lembaga tersebut menyoroti dampak destruktif dari terganggunya rantai pasok logistik dunia.
Kawasan Timur Tengah, khususnya rute strategis di Laut Merah, Terusan Suez, dan Selat Hormuz, merupakan urat nadi perdagangan global. Ketegangan yang melibatkan berbagai negara, termasuk blokade pelayaran yang masih berlangsung, telah melumpuhkan distribusi komoditas esensial.
Efek Domino pada Harga Pangan
"Kita sedang menatap jurang malapetaka pangan yang belum pernah terjadi dalam dekade terakhir. Rantai pasokan tercekik, biaya asuransi pengiriman meroket tajam, dan kapal-kapal kargo pengangkut biji-bijian harus mengambil rute memutar yang jauh lebih mahal," tegas Cindy McCain, Direktur Eksekutif WFP, dalam konferensi pers di Markas Besar PBB.
Lebih lanjut, krisis ini memicu efek domino yang mematikan. Lonjakan harga minyak mentah akibat ketidakpastian di Timur Tengah berdampak langsung pada meroketnya biaya transportasi dan produksi pupuk pertanian. Akibatnya, negara-negara produsen pangan terpaksa menaikkan harga jual ekspor mereka.
Bagi negara-negara maju, situasi ini berarti inflasi di rak-rak supermarket. Namun bagi negara-negara berkembang dan miskin—terutama di kawasan Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan wilayah Timur Tengah yang bergantung pada impor—ini adalah ancaman kelaparan nyata.
Jutaan Nyawa Terancam
Data terbaru PBB memproyeksikan bahwa jika blokade laut dan ketegangan militer tidak segera diakhiri dalam beberapa bulan ke depan, tambahan 40 hingga 50 juta orang di seluruh dunia akan terjerumus ke dalam kerawanan pangan akut. Cadangan pangan darurat di berbagai negara miskin dilaporkan telah menyusut ke titik kritis.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak komunitas internasional untuk segera memisahkan urusan kemanusiaan dari sengketa geopolitik. Ia menyerukan pembukaan segera koridor pelayaran aman (safe passage) untuk kapal-kapal kargo komersial yang mengangkut bahan pangan dan pupuk.
"Pangan tidak boleh dijadikan senjata perang, dan kelaparan massal tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar dunia atas kegagalan diplomasi di Timur Tengah," pungkas Guterres.
Advertisement
