Nasional
JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersinergi dengan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri. Langkah strategis ini diambil guna mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan pelatihan dan kualifikasi yang dicari perusahaan, sekaligus mendongkrak penyerapan tenaga kerja.
Sinergi penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dari hulu ke hilir ini dibahas mendalam dalam acara High-Level Roundtable Discussion on Link and Match di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan bahwa saat ini industri di KEK masih membutuhkan dukungan konkret dalam menyiapkan pekerja spesifik. Di sisi lain, pemerintah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang siap mencetak SDM unggul.
"Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk program magang, itu lebih match lagi dan lebih dekat dengan kebutuhan riil dari KEK maupun PSN," tegas Yassierli.
Fokus 60 Ribu Kuota dan Pemerataan MagangHub Dari hasil diskusi tersebut, terungkap bahwa program pelatihan yang ada saat ini belum sepenuhnya linier dengan kebutuhan spesifik di beberapa kawasan industri. Merespons hal ini, Kemnaker akan langsung menyesuaikan kurikulum vokasi agar lebih tepat sasaran.
Sebagai langkah nyata, forum tersebut menyepakati beberapa poin penting:
Prioritas Kuota: Sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan dialokasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN.
Perluasan MagangHub: Pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia agar peserta mendapat pengalaman kerja langsung.
Pelatihan Fleksibel Langsung di Industri Yassierli menambahkan, pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari segi waktu, yakni hanya memakan waktu dua hingga tiga bulan. Dengan durasi yang singkat dan kurikulum yang fleksibel, pelatihan ke depannya tidak harus selalu dilakukan di balai pemerintah.
"Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan agar lebih konkret dan kolaboratif. Bahkan, pelatihan sangat dimungkinkan untuk berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik yang sudah beroperasi di KEK," tambahnya.
Forum ini dipastikan bukan sekadar pertemuan seremonial. Kemenko Perekonomian akan bertindak sebagai koordinator lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil pemetaan secara teknis.
"Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain (berkelanjutan). Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama," tutup Menaker.
Advertisement
